yang luas kepada daerah yang dikenal dengan kebijakan Kata Kunci : Otonomi Daerah, Kinerja Keuangan, Rasio Keuangan, Analisis Poppy Kemalasari et al., Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian
Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan maupun parsial mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan. Data yang digunakan adalah Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat ... Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh. Objek penelitian ini adalah Pemerintah Kota Malang dengan judul penelitian “Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang Tahun Anggaran 2007-2011”. KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH (Analisis Rasio Kinerja ... Sehingga penting bagi pemerintah daerah untuk menaruh perhatian yang lebih besar terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip value for money serta partisipatif, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan
Oct 01, 2013 · analisis kemampuan dan kemandirian keuangan daerah di kabupaten ngawi tahun 2005 – 2010; (sebuah telaah terhadap pengelolaan keuangan daerah kabupaten sragen) fungsionalisasi hukum pidana dalam tindak pidana perambahan hutan di suaka margasatwa karang gading dan langkat timur laut propinsi sumatera utara FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMANDIRIAN … Kuncoro Thesaurianto 2007, Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kemandirian Daerah. Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Diponogoro Semarang. Nurjanna Ladjin 2008, Analisis Kemandirian Fiskal Di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Di Propinsi Sulawesi Tengah). Tesis Program PascaSarjana Universitas Diponogoro Semarang. (PDF) ANALISIS PENGARUH AKUNTABILITAS DAN … ANALISIS PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH. Kemandirian adalah sejauh mana pekerjaan yang dilakukan dengan atau tanpa .
ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KEMANDIRIAN DAERAH DI KOTA MANADO. Daniel Frangky Sambow analisis terhadap rasio keuangan daerah yang terdiri dari Rasio Kemandirian. Keuangan Daerah, Rasio Derajat. Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektifitas. 28 Jul 2010 Thesaurianto, Kuncoro (2007) ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KEMANDIRIAN DAERAH. Masters thesis ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KEMANDIRIAN DAERAH kepada daerah untuk mendapatkan dana lebih besar dan kebebasan untuk (PAD) terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Indragiri Hilir Tabel 4.8 : Hasil Analisis Regresi Pendapatan Asli Daerah Terhadap hasil pajak daerah, hasil retrebusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang. yang luas kepada daerah yang dikenal dengan kebijakan Kata Kunci : Otonomi Daerah, Kinerja Keuangan, Rasio Keuangan, Analisis Poppy Kemalasari et al., Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian
ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP …
KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH (Analisis Rasio Kinerja ... Sehingga penting bagi pemerintah daerah untuk menaruh perhatian yang lebih besar terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip value for money serta partisipatif, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan Teguh_ariy: ANALISIS RASIO KEUANGAN APBD Analisis keuangan adalah usaha mengindetifikasi ciri-ciri keunagan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Penggunaan analisis rasio pada sector public khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan sehingga secara teori belum ada kesepakatan … ANALISIS PENGARUH PEMBERLAKUAN ANGGARAN BERBASIS … Kemudian, saat ini keluar peraturan baru yaitu PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang akan menggantikan Kepmendagri nomor 29 tahun 2002. Dalam reformasi anggaran tersebut, proses penyusunan APBD diharapkan menjadi lebih partisipatif. Bickeng: MENGUKUR KEMAMPUAN KEUANGAN SUATU DAERAH
- 1129
- 1664
- 489
- 813
- 588
- 1601
- 554
- 1201
- 1172
- 32
- 643
- 268
- 879
- 1565
- 1657
- 1652
- 1387
- 351
- 304
- 1178
- 1860
- 367
- 1149
- 919
- 1139
- 1016
- 1456
- 973
- 1873
- 37
- 558
- 1985
- 388
- 988
- 781
- 1740
- 1626
- 834
- 1741
- 1881
- 1925
- 1377
- 836
- 719
- 1101
- 1641
- 177
- 183
- 47
- 400
- 361
- 1600
- 807
- 1379
- 763
- 515
- 1571
- 1674
- 1573
- 146
- 1582
- 1329
- 1136
- 1475
- 658
- 1892
- 785
- 1918
- 26
- 553
- 610
- 424
- 1254
- 483
- 1531
- 431
- 1818
- 1499
- 839
- 1273
- 927
- 1473
- 1676
- 290
- 386
- 1581
- 1610
- 19
- 1225
- 56
- 1161
- 169
- 1735
- 344
- 49
- 1700
- 1245
- 443